Sleman – Agenda rutin Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sleman dilaksanakan Rabu (16/04/2025) di Griya Persada Convention Hotel & Resort Kaliurang.
Hadir dalam Rakorpim, Kepala Kantor (Kakan) Kemenag Kab. Sleman Sidik Pramono, Kasubbag TU Sangaji, Kasi Dikmad Tulus Dumadi, Kapokja Pengawas Daryono, Pengawas Madrasah Tri Wahyuni, dan Nur Wahyudin Al Aziz, para kepala madrasah (Kamad) dan Kepala Tata Usaha (KTU) se-Kabupaten Sleman, Jabatan fungsional Perencana, Keuangan, Analis SDM dan Pranata Humas serta pelaksana pada Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad).
Dalam sambutan dan arahannya, Kakan Sidik menyampaikan Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa. “Gerakan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bumi 22 April 2025 sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke-8,” tegasnya.
Menteri Agama menggagas program ekoteologi sebagai salah satu dari Asta Program Prioritas Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029. “Yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” imbuhnya.
Lebih lanjut Kakan mengajak seluruh elemen baik di madrasah negeri maupun swasta mulai dari Roudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA) untuk segera menindaklanjuti dengan pencarian bibit matoa yang akan ditanam serempak pada 22 April 2025 mendatang.
Sementara saat memimpin Rakorpim, Kasi Dikmad Tulus Dumadi mengingatkan kembali terkait updating data emis. “Sekali lagi, ini bukan tanggung jawab pengawas maupun operator emis namun tanggung jawab guru yang bersangkutan,” jelasnya. “Mohon disampaikan kepada guru agar selalu meng-update data jika ada perubahan sehingga segala bentuk kompensasi bisa segera diberikan kepada yang bersangkutan,” imbuhnya.
Terkait dengan aktivasi MFA agar segera ditindaklanjuti. “Ini merupakan aplikasi dari BKN untuk melindungi data ASN yang ada di ekinerja dan mySAPK karena untuk login ke MFA harus menggunakan OTP,” lanjutnya. Sementara terkait PPDB yang menjadi agenda Rakorpim, Tulus meminta untuk PPDB reguler agar disediakan waktu dan tempat bagi penerimaan siswa madrasah swasta. “Jadi mereka yang belum dapat kesempatan belajar di madrasah negeri tetap bisa belajar di madrasah swasta,” pungkasnya. (Edy – KIM Moyudan)
